FKP dengan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dengan pembicara Paramagarjito Irtanto (Program KOMPAK), Abdul Gaffar (Bappeda Kabupaten Pangkep), dan Santoso (Article 33). Kamis, 17 September 2020.

KEY POINTS:

1. Model Universitas Membangun Desa (UMD) lewat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berorientasi solusi dengan mengenali masalah desa dan menjadikan mahasiswa sebagai sumberdaya bagi desa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KKN tematik dinilai strategis dan lebih relevan bagi kebutuhan desa dibandingkan KKN konvensional. Salah satu implementasi KKN Tematik di Kabupaten Pangkep direncanakan secara jangka panjang sehingga dapat berkelanjutan. 
2. Program KKN memiliki beberapa kritik secara konseptual tentang efektivitas kegiatan tersebut. Masalah yang mungkin muncul adalah metode eksternal tidak selalu cocok dengan kondisi lokal. Lalu bagaimana UMD diposisikan, apakah sebagai aktivitas sukarela atau program yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertanyaan yang juga muncul adalah apakah UMD merupakan suatu investasi yang layak? Kegiatan yang disubsidi oleh negara perlu memeriksa apakah kegiatan tersebut benar tepat sasaran atau sebenarnya bisa diisi oleh pihak lain secara lebih efektif. Ke depan program ini perlu fokus pada inovasi yang ditawarkan oleh universitas, dan memetakan potensi yang dapat dikontribusikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. 

SUMMARY

1. Sejak tahun 2016 Program KOMPAK bersama Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi, dengan dukungan Pemerintah Australia menginisiasi model Universitas Membangun Desa (UMD) untuk mengoptimalkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai sumberdaya bagi desa. KKN dipertajam dengan mengelompokkan kegiatannya secara tematik sesuai sesuai kebutuhan desa. Model KKN Tematik ini telah diuji coba bersama dengan Universitas Parahyangan, Universitas Jember, UIN Ar Raniry dan UIN Alauddin.
2. Perguruan Tinggi (PT) berperan penting di masyarakat dengan berkontribusi melalui pengetahuan dan keterampilan salah satunya dengan KKN. Namun KKN cenderung tidak terorganisir dan bersifat insidentil, tidak fokus menyelesaikan akar permasalahan di desa. Model uji coba UMD-KKN mencoba membentuk KKN tematik yang berorientasi solusi dengan mengenali masalah desa dan menghubungkan dengan keahlian perguruan tinggi. Hasil evaluasi terhadap  uji coba tersebut menunjukkan bahwa KKN tematik memberikan perspektif kolaborasi yang lebih baik antara perguruan tinggi (PT) dan desa. KKN tematik juga dinilai strategis dan lebih relevan bagi kebutuhan desa. Bagi mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan UMD-KKN tematik, kegiatan ini telah membuka wawasan akan permasalahan sosial dan mendorong mereka untuk mencari solusi. Uji coba juga telah mendorong perluasan (replikasi kegiatan di tempat lain), pelembagaan, dan pelibatan berbagai pihak swasta. 
3. Program KKN tematik di Pangkep direncanakan secara jangka panjang (3 sampai 5 tahun) sehingga dapat berkelanjutan. KKN tematik membantu menjembatani dunia usaha dengan petani, penanganan buta aksara, peningkatan peserta didik, akselerasi kepemilikan identitas kependudukan, penurunan angka stunting, penurunan kematian ibu dan anak, peningkatan produktivitas BUMDES, dll.  Dampak yang dirasakan dari adanya UMD di Pangkep antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dan memicu koordinasi dan sinkronisasi antar dinas di daerah. Semua program UMD-KKN Tematik di Kabupaten Pangkep menjadi rekomendasi bagi desa dan telah ditindaklanjuti. 
4. KKN tematik tetap perlu berupaya untuk melakukan perbaikan demi menjamin keberlanjutan. Beberapa rekomendasi untuk KKN tematik di antaranya adalah agar kegiatan ini merupakan kegiatan institusi perguruan tinggi (dan bukan dosen/mahasiswa yang ‘terjun’ ke desa); bersinergi dengan program pemerintah; berkolaborasi dengan program tanggung jawab sosial (CSR); dan memanfaatkan forum-forum yang ada di daerah. 
5. Di samping poin positif yang telah dijelaskan, Program KKN memiliki beberapa kritik secara konseptual tentang seberapa efektif kegiatan KKN tersebut. Masalah yang mungkin muncul adalah metode eksternal tidak selalu cocok dengan kondisi lokal. Berikutnya adalah bagaimana UMD diposisikan, apakah sebagai aktivitas sukarela atau program yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertanyaan yang juga muncul adalah apakah UMD merupakan suatu investasi yang layak? Universitas yang disubsidi oleh negara perlu memeriksa apakah kegiatan tersebut benar tepat sasaran atau sebenarnya bisa diisi oleh pihak lain secara lebih efektif. Biaya ini perlu dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, perlu dikaji dampak program tersebut bagi lulusan perguruan tinggi dari sisi pembelajaran (education outcome) dan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.
6. Studi yang mengevaluasi efektivitas intervensi seperti KKN-UMD masih sangat terbatas. Ada dua studi yang mungkin relevan dalam menganalisis efektivitas intervensi eksternal dalam pembangunan desa. Studi dari Article 33 menunjukkan bahwa Dana Desa tidak berdampak langsung pada penurunan kemiskinan tapi secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Masalah yang muncul adalah dampak kesejahteraan tersebut bias terhadap mereka yang sudah sejahtera, dan tidak meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada di bawah. Studi lain adalah evaluasi terhadap program Guru Garis Depan, di mana ditemukan bahwa program tersebut tidak berdampak pada peningkatan kualitas siswa secara keseluruhan, meskipun memang berkontribusi pada penurunan kesenjangan kualitas antar siswa dalam sekolah. 
7. Segala bentuk intervensi yang dibiayai oleh negara perlu dipastikan efektivitasnya dan hasilnya terukur serta bisa dianalisis. Beberapa usulan untuk UMD di antaranya adalah pelibatan universitas sebagai institusi, bukan sekumpulan mahasiswa yang menyelesaikan studi. Ke depan program ini perlu fokus pada inovasi yang ditawarkan oleh universitas, dan memetakan potensi yang dapat dikontribusikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa (link and match). Karena jumlah desa banyak dan luas, manajemen program harus jelas dan efektif dengan monitoring, sasaran yang terukur, prioritas kelompok masyarakat yang jelas, dll.