FKP dengan tuan rumah The SMERU Research Institute dengan narasumber Margaretha Ari Widowati (Direktur Program Pendidikan Dasar – Tanoto Foundation), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Delbert Lim (Peneliti SMERU), Sirojuddin Arif (Peneliti SMERU), Deni Sulistiowati Ningsih, S.Pd., M.Pd. (Kepsek SDN 02/X Parit Culum II dan Fasilitator Daerah, Mitra Tanoto Foundation di Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi), Firdaus, S.Ag. M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi), Hikmat Hardono (Ketua Dewan Pengurus Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar), Asriyanto, M.Pd., M.Si. (Kasubbag TU UPT P.4 Jakarta Selatan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta). Rabu, 21 Juni 2023.

Acara ini diliput oleh beberapa media massa antara lain Kompas (in English) dan Radar Jambi.

KEY POINTS:

1. Desentralisasi di Indonesia telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengawasi mutu pendidikan dasar di daerahnya masing-masing. Hal ini memungkinkan adanya inovasi pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal, dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Inovasi pendidikan yang berhasil di suatu daerah dapat menginspirasi dan diadopsi oleh daerah lain dengan penyesuaian sesuai dengan konteks spesifiknya. Namun, kajian yang dilakukan SMERU melalui Program RISE di Indonesia menemukan bahwa inovasi pendidikan pada era desentralisasi relatif sedikit. Hanya sedikit dinas pendidikan daerah yang memiliki kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kajian ini mengidentifikasi kedekatan geografis, motivasi internal dari birokrat dan suara publik, serta kapasitas keuangan daerah sebagai faktor kunci yang mempengaruhi penyebaran kebijakan di tingkat daerah.

SUMMARY

1. Sejak dua dekade lalu, desentralisasi telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengawasi kualitas pendidikan dasar di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat menciptakan inovasi pendidikan yang sesuai dengan konteks daerahnya. Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Profesor Nunuk Suryani, gotong royong antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk meningkatkan kompetensi pendidik di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
2. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Salah satu contohnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama dengan SMERU merancang sistem pengembangan profesionalisme guru berbasis kebutuhan yang disebut Jakarta Pelatihan (Jaklat). Meskipun sudah banyak pelatihan diberikan sebelumnya, namun kebanyakan dirasa tidak relevan oleh guru karena tantangan di lapangan yang beragam. Sirojuddin Arif (SMERU) yang terlibat dalam pengembangan Jaklat, menyatakan bahwa refleksi diri yang dilakukan oleh guru berpengaruh besar terhadap pemahaman dan kesadaran mereka tentang pelatihan yang mereka butuhkan.
3. Selain DKI Jakarta, sejak tahun 2018, Tanoto Foundation bermitra dengan sejumlah dinas pendidikan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan Program PINTAR. M. Ari Widowati (Tanoto Foundation) menjelaskan bahwa dukungan terhadap inovasi pendidikan di daerah ini meliputi penyebaran praktik baik yang telah berhasil di sekolah maupun dinas pendidikan dan kebudayaan melalui media sosial dan komunitas belajar. 
4. Salah satu guru SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Deni Sulistiowati Ningsih, yang telah menjadi fasilitator daerah (fasda) Program PINTAR menyampaikan bahwa pengalaman tersebut telah memberinya banyak pengetahuan dan wawasan. Sebagai fasda, mereka dilatih untuk menjadi penggerak yang akan menyebarkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah, turut memberikan apresiasi atas berharap kedepannya akan muncul putra-putri terbaik dari Kabupaten Muaro Jambi yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam bidang pendidikan.
5. Menurut Hikmat Hardono (Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar) semangat merintis tumbuhnya inovasi gerakan-gerakan pendidikan di daerah adalah salah satu hal yang melatarbelakangi berdirinya gerakan tersebut. Selama 12 tahun berkiprah di daerah, Gerakan Indonesia Mengajar menemukan banyak cerita menarik, termasuk tumbuhnya inisiatif daerah dalam ekosistem pendidikan mereka sendiri. Hal ini semakin meningkat ketika didorong oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah. 
6. Inovasi pendidikan di daerah merupakan kunci untuk menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, studi dari SMERU melalui Program RISE di Indonesia menemukan bahwa inovasi pendidikan di era desentralisasi masih tergolong sedikit. Survei tim RISE pada 2017-2018 di 63 kabupaten dan kota menemukan 137 kebijakan yang dibuat oleh dinas pendidikan daerah, tetapi hanya 23 daerah yang memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Padahal, inovasi pendidikan yang berhasil di suatu daerah dapat menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi dan menyesuaikannya dengan konteks mereka sendiri. 
7. Salah satu studi RISE meneliti mekanisme penyebaran inovasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah di Indonesia. Mereka menganalisis implementasi dua kebijakan pendidikan yang paling populer di Indonesia, yaitu Tunjangan Guru dan Bantuan Tambahan untuk Siswa. Dari penelitian tersebut, ditemukan tiga faktor utama yang mempengaruhi penyebaran kebijakan di tingkat daerah, yaitu geografi (lokasi daerah yang berdekatan), dorongan internal (dari birokrat maupun suara masyarakat), dan kapasitas keuangan daerah. Studi tersebut juga menunjukkan, banyak daerah tanpa tunjangan guru mengaku tidak memiliki kapasitas keuangan dan dorongan internal. Peneliti SMERU melihat bahwa dampak tunjangan guru terhadap kesejahteraan guru umumnya terlihat di daerah yang memiliki serikat guru yang kuat.