FKP dengan tuan rumah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan narasumber Susi Ella (BRIN) dan Profesor Rachmini Saparita (BRIN). Rabu, 27 April 2022.

KEY POINTS:

1. Desa Cerdas merupakan konsep baru pembangunan pedesaan melalui solusi cerdas untuk mendukung transformasi jangka panjang desa menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Desa Cerdas mengintegrasikan empat dimensi pembangunan desa (sumber daya, teknologi tepat guna, rantai layanan desa, kelembagaan desa) dengan pendekatan tata kelola kolaboratif. Modal sosial yang dimiliki desa-desa di indonesia diharapkan menjadi modal besar untuk memajukan desa.
2. Masyarakat di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) sering dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan kehidupan yang ‘layak’, antara lain dalam meningkatkan pendapatan, membuka akses pada usaha, dan memasuki lapangan pekerjaan. Pada model pemberdayaan masyarakat konvensional, program pemberdayaan sering berfokus pada intervensi ketersediaan SDM dan sumberdaya alam saja, tanpa membangun sisi permintaan/kebutuhan, sehingga dampaknya terbatas. Ke depan, harus ada intervensi yang mengintegrasikan antara sisi penawaran dengan sisi permintaan.

SUMMARY

1. Susy Ella dari BRIN menjelaskan tentang model Desa Cerdas untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Desa di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan. Salah satu alternatif solusi untuk mengakselerasi pembangunan desa yaitu melalui pengembangan model Desa Cerdas (smart village). Desa Cerdas merupakan konsep pembangunan pedesaan untuk mendukung transformasi jangka panjang desa. Desa Cerdas lebih dari sekedar desa yang sudah ‘go digital’ namun merupakan upaya yang mengintegrasikan empat dimensi pembangunan desa (sumber daya, teknologi tepat guna, rantai layanan desa, kelembagaan desa) dengan pendekatan tata kelola kolaboratif. Sumber daya adalah aset yang dimiliki oleh desa, baik dari manusia, keuangan, maupun energi. 
2. Sumber daya manusia menjadi bagian paling penting dalam desa kerja. Untuk mengolah sumber daya tersebut, dibutuhkan teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat dipelihara oleh masyarakat dengan mudah. Desa cerdas kemudian akan mampu menghasilkan rantai layanan yang baik untuk infrastruktur desa, ekonomi berbasis potensi desa, layanan sosial dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Terakhir adalah dimensi kelembagaan, dimana aktor-aktor desa dan peraturan perundang-undangan mendukung desa cerdas. 
3. TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi) adalah enabler potensial yang memungkinkan solusi inovatif dan efektif dan menciptakan solusi berkapasitas tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa ITK bukanlah satu-satunya solusi. Desa cerdas perlu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal dan partisipasi masyarakat desa.
4. Secara peluang, modal sosial yang dimiliki desa-desa di indonesia diharapkan menjadi modal besar untuk memajukan desa. Potensi lokal yang beragam, kuantitas SDM yang besar, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak bisa mempercepat pembangunan di desa. Namun tetap akan ada tantangan ke depan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM, risiko dan tantangan geografis, serta tantangan di sisi tata kelola. 
5. Profesor Rachmini Saparita dari BRIN menjelaskan tentang model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah 3T. Wilayah 3T adalah wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Terdepan artinya berada di wilayah paling perbatasan negara; terpencil artinya jauh dari Ibukota Negara; dan tertinggal karena wilayah tersebut masih tertinggal khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi.
6. Masyarakat di wilayah 3T sering dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan kehidupan yang ‘layak’, antara lain dalam meningkatkan pendapatan, membuka akses pada usaha, dan memasuki lapangan pekerjaan. Beberapa kendala yang dihadapi ini karena adanya kesenjangan antara kondisi masyarakat (keterampilan, pengetahuan) dengan yang dibutuhkan di dalam kegiatan ekonomi, kesenjangan dalam informasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, dan kesenjangan dalam permodalan. 
7. Program pemberdayaan masyarakat sudah berlangsung lama, antara lain untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Namun, tingkat kemiskinan penduduk masih tinggi, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dan pengangguran masih tinggi.. Patut diduga, salah satu penyebabnya adalah konsep pemberdayaan yang belum dipahami oleh pelaksana program. 
8. Pada model pemberdayaan masyarakat konvensional, program pemberdayaan sering berfokus pada intervensi ketersediaan SDM dan sumberdaya alam (SDA) saja, tanpa membangun sisi permintaan/kebutuhan, sehingga dampaknya terbatas. Pemerintah, Lembaga Riset, dan Perguruan Tinggi juga hanya fokus pada target seperti kebutuhan penyerapan tenaga kerja, kebutuhan penumbuh-kembangan usaha saja, tanpa menciptakan hubungan dengan ketersediaan SDM & SDA.
9. Ke depan, harus ada intervensi yang mengintegrasikan antara sisi penawaran dengan sisi permintaan. Salah satu caranya adalah dengan menghubungkan SDM pada kebutuhan tenaga kerja. Ketersediaan SDA harus dihubungkan dengan menumbuh kembangkan usaha berdasar pada permintaan pasar. Perlu dilakukan analisis keterhubungan antara sisi ketersediaan (SDM dan SDA) dengan sisi permintaan, antara lain mengidentifikasi relevansi kegiatan dengan kebutuhan berbasis bukti/data lapangan. 
10. Pihak swasta, lembaga riset, dan perguruan tinggi perlu terlibat untuk membangun pusat pelatihan untuk mendorong masyarakat mendapatkan peluang usaha dan pekerjaan. Ini akan mendorong masyarakat mendapatkan peluang usaha dan pekerjaan (mendapatkan penghasilan) dengan meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi (yang tepat guna) dalam pengelolaan sumber daya alam. Intervensi-intervensi tetap harus disesuaikan untuk setiap penerima manfaat. Program harus mempertimbangkan konsistensi, pengelolaan dan keberlanjutannya. Jika pemberdayaan ini dilakukan secara berkesinambungan dan mandiri, maka berpotensi dapat mengembangkan ekonomi masyarakat wilayah jauh dan terpencil.