FKP hosted by The SMERU Research Institute dengan narasumber Andi Rusandi (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Imam Fauzi (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang), dan Annabel Noor Asyah (SMERU). Kamis, 20 Juni 2024.

KEY POINTS:

1. Meskipun ada upaya pelestarian lingkungan, masyarakat pesisir masih menghadapi masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Temuan studi yang dilakukan SMERU menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa-desa dekat kawasan konservasi lebih tinggi dibandingkan dengan desa non-konservasi. Masyarakat pesisir juga masih memiliki akses yang terbatas terhadap pelayanan dasar seperti sinyal telepon, bidan, dan bank. 
2. Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi serta mengarusutamakan kesejahteraan dalam kebijakan dan regulasi adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan ekologi dan ekonomi di wilayah pesisir Indonesia.

SUMMARY

1. Pemerintah Indonesia, melalui dokumen “Marine Protection Areas (MPA) Vision 2030”, telah menetapkan target untuk mewujudkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi perairan yang secara efektif dapat menjaga keanekaragaman hayati laut serta sumber daya perikanan. Selain itu, kawasan konservasi di wilayah perairan juga didesain sebagai “alat” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut tercantum dalam beberapa kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. 
2. Sayangnya, bukti empiris menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan konservasi belum betul-betul berjalan beriringan. Masyarakat pesisir masih menghadapi banyak persoalan sosial-ekonomi dan beberapa di antara mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut cukup mengejutkan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang dan produsen perikanan tangkap terbesar di dunia.
3. Andi Rusandi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Tantangan utama dalam pengelolaan ini meliputi destructive fishing, alih fungsi lahan mangrove, sampah dan pencemaran, serta overfishing. Andi juga menggarisbawahi pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Namun KKP memang tidak memiliki tool untuk mengevaluasi investasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan rate of returns dari investasi tersebut.
4. Annabel Noor Asyah dari SMERU Research Institute mempresentasikan hasil studi tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Studi ini dilakukan di berbagai desa yang dekat dengan zona inti kawasan konservasi seperti Laut Sawu, Nusa Penida, dan Minahasa Utara. 
5. Temuan studi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa-desa dekat kawasan konservasi lebih tinggi dibandingkan dengan desa non-konservasi. Masyarakat pesisir juga masih memiliki akses yang terbatas terhadap pelayanan dasar seperti sinyal telepon, bidan, dan bank. Oleh karena itu, temuan ini menekankan perlunya pengarusutamaan kesejahteraan masyarakat dalam setiap peraturan, perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi kawasan konservasi. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi juga sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Imam Fauzi dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang membahas tantangan dan peluang dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan terkait dengan kesejahteraan masyarakat di lapangan. Wilayah kerja BKKPN Kupang meliputi berbagai kawasan konservasi seperti Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Gili Matra, dan lainnya. 
7. Berbagai aktivitas seperti penangkapan ikan, pembudidayaan, pariwisata, penelitian, dan pendidikan dilakukan di kawasan konservasi dengan prinsip keberlanjutan. Imam mengidentifikasi tantangan utama, termasuk dukungan masyarakat lokal yang masih minim, jumlah SDM pengelola yang terbatas, dan kebutuhan akan kajian daya dukung kawasan konservasi. Namun, Imam juga melihat peluang besar dalam pelibatan masyarakat, kemitraan dengan pihak terkait, dan pengembangan inovasi dalam pelayanan publik sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
8. Kesimpulan dari ketiga presentasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi serta mengarusutamakan kesejahteraan dalam kebijakan dan regulasi adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan ekologi dan ekonomi di wilayah pesisir Indonesia.