Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang minim partisipasi publik merupakan awal dari kemunduran demokrasi. Apabila dalam prosesnya saja tidak ada keterlibatan yang bermakna dari masyarakat, maka tidak ada jaminan bahwa isi dari produk hukum akan mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Untuk mendiskusikan hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi ini bersama Forum Kajian Pembangunan.

Pemapar
Alviani Sabillah – Peneliti PSHK
Bugivia Maharani – Peneliti PSHK
Violla Reininda – Peneliti PSHK

Penanggap
Willy Aditya – Ketua Komisi XIII DPR RI*
Aisyah Lailiyah – Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum RI*
Feri Amsari – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas

Moderator
Rizky Argama – Direktur Eksekutif PSHK

* dalam konfirmasi