Ruang gerak masyarakat sipil yang vibrant dibutuhkan agar warga mampu memberdayakan dirinya guna berkontribusi dalam upaya perubahan sosial, sekaligus terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan. Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan 43% orang tinggal di negara yang ruang sipilnya berada dalam represi negara; sebaliknya, hanya 3% populasi dunia yang hidup dalam ruang sipil terbuka. PSHK Indonesia telah melakukan studi tentang ruang gerak masyarakat sipil (civic space) di Indonesia, serta kerangka hukum untuk melindunginya. Laporan studi tersebut akan diluncurkan dalam acara ini.