Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 menekankan peran transformasi digital dalam mendorong produktivitas ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan yang mendorong transformasi digital (salah satu contohnya, Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Namun, belum ada kerangka kebijakan yang secara khusus mengarahkan pengembangan keterampilan digital di Indonesia. Kerangka kerja ini sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan dan memperoleh manfaat dari transformasi digital. Namun di saat yang sama, masih terdapat kesenjangan digital antara beberapa kelompok di masyrakat Indonesia. Sebagai contoh berdasarkan data SUSENAS dan SAKERNAS di 2021 masih terdapat sekitar 36% individu usia 5 tahun ke atas yang belum mengakses internet dan 64% pekerja/pelaku usaha usia 15 tahun ke atas yang belum menggunakan internet dalam pekerjaan utamanya. Oleh karena itu, sebelum menyusun kerangka kerja pengempangan keterampilan digital di Indonesia penting untuk kita bersama mengetahui kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong pengembangan keterampilan digital.