Seperti apa inovasi kebijakan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di era desentralisasi?

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini berarti, kesadaran dan inisiatif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memengaruhi penyelenggaraan dan capaian pendidikan yang berkualitas di daerah. Akan tetapi, pemerintah tentu saja tidak dapat bekerja sendiri.

Temuan The SMERU Research Institute, melalui Program RISE di Indonesia, menunjukkan, diperlukan kolaborasi antarpemangku kebijakan, termasuk dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sayangnya, belum semua daerah memiliki inisiatif dan upaya kolaborasi ini. SMERU menyelenggarakan talkshow (gelar wicara) untuk membahas inovasi kebijakan pendidikan di daerah, peran pemerintah daerah, kolaborasi dengan aktor-aktor non-pemerintah, serta tantangan yang dihadapi. Pembahasan topik-topik tersebut akan menggunakan sudut pandang penelitian, praktik, dan perumusan kebijakan.

Pemapar:
  • Delbert Lim (Peneliti SMERU): ‘’Membedah Mekanisme Penyebaran Inovasi Kebijakan Pendidikan di Daerah”
  • Sirojuddin Arif (Peneliti SMERU) :“Mengembangkan Sistem Pengembangan Profesionalisme Guru Berbasis Kebutuhan di Jakarta”

Pembahas

  • Dafni, S.Pd. (Guru SDN 61 Talang Babat dan Fasilitator Daerah, Mitra Tanoto Foundation di Kab. Tanjung Jabung, Jambi)
  • Firdaus, S. Ag. M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi)
  • Perwakilan dari Kemdikbudristek

Rabu, 21 Juni 2023 jam 13.30-15.50 WIB (GMT+7)

Acara akan berlangsung secara daring di Zoom. Registrasi https://smeru.or.id/registrasifkp2023seri3

Photo by Asso Myron on Unsplash