Pengaturan tentang tata kelola internet wajib mempertimbangkan aspek pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang ditarik ke dalam konteks digital. Setidaknya, pengaturan tentang tata kelola internet harus memenuhi aspek akses internet, aspek proteksi dan keamanan, dan aspek kebebasan. Untuk mendiskusikan hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan SAFEnet menyelenggarakan diskusi ini bersama Forum Kajian Pembangunan.

Narasumber :

– Alviani Sabillah (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK)
– Tessa Ardhia (SAFEnet)Moderator: Bugivia Maharani (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)

Kamis, 12 Desember 2024 jam 13.30-16.00 WIB (GMT+7)

Daring dalam Bahasa Indonesia

Registrasi: bit.ly/pshk2024-fkp1

 

Slides and video for past seminars:

(FKP hosted by CEDS UNPAD) Industrial ecology for a low carbon economy

(FKP hosted by UNSYIAH) Human capital formation in the context of poverty alleviation and higher education expansion

(FKP hosted by UMY) Gender differences in the attitudes toward imparting thrift and saving to children

[FKP hosted by ANU Indonesia Project] Book launch: Governing urban Indonesia

[FKP hosted by FEB UNSRAT] Potret ketimpangan dan target capaian visi Indonesia Emas 2045

(FKP Hosted by Universitas Pattimura) Pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku

(FKP Hosted by Universitas Udayana) Masa depan perekonomian Bali: transformasi pertanian dan kemaritiman pasca pandemi

(FKP hosted by LPEM FEB UI) Memahami peran norma gender dan partisipasi perempuan di kegiatan politik

(FKP Hosted by Article 33) Reformasi kelembagaan di sumber: jalan menuju pelayanan sampah 100%

[FKP hosted by Lembaga Demografi) Generasi Silver aktif dan sejahtera di Indonesia Emas 2045