FKP dengan tuan rumah Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan narasumber Bondi Arifin (Badan Kebijakan Fiskal) . Kamis, 24 Juni 2021.

KEY POINTS:

1. Banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, dengan perbedaan ketersediaan antar jenjang sekolah yang signifikan. Untuk mengatasi masalah keterbatasan sekolah tersebut, ditambah tingginya harga lahan, diusulkan adanya sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi adalah sekolah dengan jenjang SD, SMP, dan SMA yang dibangun dalam satu lokasi yang sama. Hambatan jarak (terutama SMP dan SMA) diprediksi dapat berkurang dengan skenario integrasi sekolah ini.
2. Menurut estimasi studi yang dilakukan peneliti Badan Kebijakan Fiskal, sekolah terintegrasi dapat mengurangi jarak ke sekolah di seluruh wilayah di Indonesia. Hambatan jarak ke sekolah dapat berkurang terutama di daerah terpencil. Sebagai contoh, sebagian besar wilayah di Papua sebenarnya sudah memiliki gedung sekolah dasar, sehingga lokasi tersebut sebenarnya bisa diintegrasikan dengan jenjang yang lebih tinggi tanpa membuka lahan baru. Jarak ke sekolah akan menurun secara signifikan, dengan estimasi pengurangan jarak sebesar 20 km di Kalimantan dan 50 km di Papua. Sekolah terintegrasi ini juga berpotensi mengurangi biaya pembangunan sekolah baru secara signifikan dengan menghemat pembukaan lahan baru biaya perawatan infrastruktur, dan biaya operasional sekolah

SUMMARY

1. Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi masalah utama di Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan antar daerah merupakan salah satu kendala utama, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki variasi geografis yang besar. Banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, dengan perbedaan ketersediaan antar jenjang sekolah yang signifikan. Sebanyak 11% desa di Indonesia tidak memiliki SD, 52% tidak memiliki SMP, dan 70% tidak memiliki SMA/SMK. Di Sulawesi Tenggara contohnya, semakin tinggi tingkat sekolah, semakin jauh jaraknya. Banyak daerah yang berjarak minimal 5 km dari SMP/SMA terdekat, bahkan cukup banyak yang berjarak lebih dari 50 km dari SMA terdekat. Adakah alternatif selain membangun gedung-gedung sekolah? Bondi Arifin dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan memaparkan studi terkait alternatif pembangunan sekolah yaitu sekolah terintegrasi.
2. Sekolah terintegrasi adalah sekolah dengan jenjang SD, SMP, dan SMA yang dibangun dalam satu lokasi yang sama. Usulan ini sebenarnya sudah didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 72 Tahun 2013 yang mengatur bahwa sekolah terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen. Namun, pelaksanaan pembangunan sekolah terintegrasi ini terhambat oleh adanya perbedaan otoritas manajemen sekolah antara SD, SMP, dan SMA akibat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. SD dan SMP adalah otoritas pemerintah kabupaten/kota, sedangkan SMA/SMK berada di bawah otoritas pemerintah provinsi. Perbedaan kewenangan ini secara tidak langsung mendorong tiap level pemerintah untuk membangun sekolah sesuai kewenangannya masing-masing.
3. Hambatan jarak (terutama SMP dan SMA) diprediksi dapat berkurang dengan skenario integrasi sekolah ini. Menurut estimasi studi ini, sekolah terintegrasi dapat mengurangi jarak ke sekolah di seluruh wilayah di Indonesia. Sebagai contoh di Papua, hambatan jarak ke sekolah dapat berkurang terutama di daerah terpencil. Sebagian besar wilayah di Papua sebenarnya sudah memiliki gedung sekolah dasar, sehingga lokasi tersebut sebenarnya bisa diintegrasikan dengan jenjang yang lebih tinggi tanpa membuka lahan baru. Ketika seluruh lokasi sekolah ini dijadikan sekolah terintegrasi, maka jarak ke sekolah akan menurun secara signifikan, dengan estimasi pengurangan jarak sebesar 20 km di Kalimantan dan 50 km di Papua. 
4. Jarak masih merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia, khususnya SMP dan SMA. Semakin jauh fasilitas sekolah dari suatu desa, semakin rendah level pendidikan di area tersebut. Mengurangi jarak sekolah dapat meningkatkan partisipasi dan lama pendidikan. Selain jarak yang berkurang, sekolah terintegrasi ini juga berpotensi mengurangi biaya pembangunan sekolah baru secara signifikan dengan menghemat pembukaan lahan baru biaya perawatan infrastruktur, dan biaya operasional sekolah. Daerah yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari kebijakan ini antara lain adalah Papua, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Bengkulu, Aceh, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Daerah-daerah ini berpotensi mengalami penurunan jarak sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Namun perlu diperhatikan bahwa sekolah terintegrasi tidak dapat menyelesaikan ketersediaan sekolah di pulau terpencil. Hal ini disebabkan banyak pulau-pulau tersebut belum memiliki lokasi gedung sekolah sama sekali, dan akses transportasi masih sangat terbatas.